"Swasembada pangan bukan sekadar mampu memproduksi pangan sendiri. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika petani hidup sejahtera, masyarakat mampu membeli pangan dengan harga terjangkau, dan negara memiliki sistem yang mampu bertahan menghadapi krisis."
Beberapa waktu terakhir, pemerintah menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras. Di sisi lain, masyarakat masih menghadapi kenyataan bahwa harga beras premium berada di kisaran Rp16.000–18.000 per kilogram, jauh lebih tinggi dibanding sekitar lima tahun lalu yang masih berkisar Rp12.000–13.000 per kilogram. Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang wajar: apabila produksi nasional sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, mengapa harga beras belum ikut turun?
Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan melihat angka produksi. Dalam ekonomi pangan, harga beras dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari biaya produksi, harga gabah, efisiensi penggilingan, distribusi, hingga kebijakan pemerintah.
Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul adalah menganggap swasembada identik dengan harga pangan yang rendah. Padahal, swasembada berarti produksi domestik mampu memenuhi kebutuhan nasional, bukan berarti terjadi surplus besar yang otomatis menekan harga.
Jika produksi nasional hanya sedikit di atas konsumsi, maka pasokan tetap relatif ketat. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah juga memiliki kepentingan untuk menjaga harga gabah agar pendapatan petani tidak jatuh. Akibatnya, harga beras tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi.
Dengan kata lain, swasembada merupakan indikator ketersediaan pangan, sedangkan harga beras merupakan hasil interaksi antara biaya produksi, stok, distribusi, dan kebijakan pasar.
Kenaikan harga beras dalam beberapa tahun terakhir bukan hanya disebabkan oleh satu faktor. Komponen terbesar berasal dari kenaikan harga gabah sebagai bahan baku utama. Selain itu, biaya tenaga kerja, logistik, pengeringan, dan penggilingan juga meningkat. Gangguan iklim seperti El Niño turut memengaruhi hasil panen di beberapa sentra produksi sehingga pasokan menjadi lebih ketat.
Di sisi lain, subsidi pupuk memang membantu menekan biaya produksi petani, tetapi kontribusinya terhadap harga beras secara keseluruhan relatif terbatas. Bahkan jika subsidi pupuk diperbesar, dampaknya terhadap harga beras hanya sebagian kecil dibanding pengaruh harga gabah dan produktivitas panen.
Artinya, solusi jangka panjang bukan hanya memperbesar subsidi, tetapi meningkatkan produktivitas sehingga biaya produksi per kilogram beras dapat ditekan.
Perbandingan dengan negara ASEAN memberikan pelajaran penting. Vietnam mampu menjaga harga beras domestik relatif kompetitif karena produktivitas padinya tinggi, mekanisasi berkembang, irigasi kuat, serta kehilangan hasil panen rendah. Thailand, meskipun produktivitasnya lebih rendah, memiliki rantai pasok yang efisien dan fokus pada produksi beras bernilai tinggi. Malaysia mengombinasikan subsidi harga dengan pengendalian distribusi untuk menjaga keterjangkauan beras lokal.
Indonesia memiliki produktivitas yang cukup baik, tetapi masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi lahan, kehilangan hasil pascapanen, biaya logistik, serta rantai distribusi yang panjang. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas dan efisiensi menjadi kunci agar biaya produksi turun tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.
Di tengah narasi swasembada, pemerintah masih melakukan impor beras. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Secara ekonomi, impor memang dapat menambah pasokan. Namun dalam praktiknya, sebagian impor digunakan sebagai cadangan pemerintah atau program bantuan sosial sehingga tidak seluruhnya masuk ke pasar komersial.
Selain itu, harga beras dunia juga mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, beras impor tidak lagi jauh lebih murah dibanding beras domestik. Oleh karena itu, impor saat ini lebih berfungsi sebagai instrumen stabilisasi daripada sebagai alat untuk menurunkan harga secara drastis.
Dalam waktu yang bersamaan, pemerintah juga menjalankan berbagai program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat. Ketiga program tersebut memiliki tujuan sosial yang baik: meningkatkan kualitas gizi, memperkuat ekonomi desa, dan memperluas akses pendidikan. Namun, dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, masyarakat berhak mempertanyakan apakah desain dan implementasinya sudah menjadi pilihan yang paling efisien.
Pertanyaan yang seharusnya selalu diajukan bukanlah apakah program tersebut baik atau buruk, melainkan apakah manfaat yang dihasilkan sebanding dengan anggaran yang digunakan, serta apakah terdapat alternatif kebijakan yang mampu memberikan manfaat lebih besar dengan biaya yang lebih rendah.
Dalam kebijakan publik, setiap rupiah APBN memiliki biaya kesempatan (opportunity cost). Anggaran yang digunakan untuk satu program tidak dapat digunakan untuk program lainnya. Oleh karena itu, evaluasi berbasis data menjadi sangat penting.
Jika tujuan akhirnya adalah menciptakan swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus menjaga daya beli masyarakat, maka terdapat beberapa prioritas yang layak dipertimbangkan:
Keberhasilan swasembada pangan tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah produksi atau banyaknya program yang diluncurkan. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat dapat membeli pangan dengan harga yang terjangkau, petani memperoleh pendapatan yang layak, dan negara mampu menjaga keberlanjutan fiskalnya.
Masyarakat juga memiliki hak untuk mengkritisi penggunaan anggaran negara. Kritik tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Pada akhirnya, Indonesia tidak membutuhkan semakin banyak program semata. Yang lebih dibutuhkan adalah prioritas yang tepat, tata kelola yang kuat, evaluasi yang transparan, dan keberanian untuk memperbaiki kebijakan berdasarkan data. Dengan fondasi tersebut, swasembada pangan tidak hanya menjadi pencapaian statistik, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.